 |
| Oleh: IMMawan Amin Rais (Ketua Komisariat STKIP Al-Amin 2023-2024) |
Baru-baru ini, kita telah menyaksikan bagaimana NU terlibat dalam pengelolaan tambang batu bara. Kini, Muhammadiyah menghadapi situasi serupa, di mana sebagian besar elitnya mulai menunjukkan ketertarikan terhadap tawaran pemerintah untuk mengelola industri tambang batu bara yang kotor. Sinyal buruk ini memicu perlawanan dari kaum muda Muhammadiyah, yang salah satunya diekspresikan melalui petisi bertajuk "Anak Muda Muhammadiyah Menolak Perserikatan dalam Pengelolaan Tambang".
Pemerintah kerap menggunakan narasi nasionalisme untuk kemudian membenarkan pengelolaan tambang batu bara. Kritik terhadap dampak buruk industri ini seringkali ditangkis dengan isu kedaulatan ekonomi dan politik. Namun, narasi ini semakin kehilangan efektivitasnya. Realitanya, korban dari tambang batu bara adalah masyarakat lokal sendiri. Tambang batu bara tidak hanya kemudian menyebabkan krisis iklim global, tetapi kemudian juga kerusakan alam di tingkat lokal. Krisis air, polusi udara, dan berbagai pencemaran lainnya yang kemudian tak terpisahkan dari operasi tambang batu bara. Oleh karena itu, wacana nasionalisme tidak lagi relevan dan harus diubah.
Menurut Penulis, argumentasi pemerintah bahwa tawaran kepada organisasi masyarakat (ormas) agama untuk kemudian mengelola tambang demi meningkatkan kesejahteraan umat hanyalah kamuflase untuk menutupi motif ekonomi-politik yang sebenarnya, yaitu mencuci dosa ekologi dari industri tambang batu bara. Dalam dunia bisnis, keuntungan adalah prioritas utama, dan segala cara dapat ditempuh untuk mencapainya. Termasuk menjebak ormas keagamaan agar menggunakan narasi-narasi agama sehingga pemerintah dan pebisnis dapat mencuci dosa ekologi dari tambang batu bara.
Memang benar kaum muda Muhammadiyah, menolak keterlibatan perserikatan dalam pengelolaan tambang batu bara, sebab jika kita melirik Muhammadiyah dengan sejarah panjangnya dalam memperjuangkan nilai-nilai moral dan kesejahteraan masyarakat, seharusnya tetap teguh pada prinsipnya. Melibatkan diri dalam industri yang jelas-jelas merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat lokal hanya akan merusak citra dan integritas Muhammadiyah.
Namun, di sisi lain, keputusan Muhammadiyah untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus dipahami melalui kerangka yang lebih luas, terutama dalam konteks Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini kemudian memberikan landasan hukum dan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, tanggung jawab lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Muhammadiyah, sebagai organisasi yang kemudian memiliki sejarah panjang dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, telah membuktikan komitmennya terhadap nilai-nilai keislaman dan prinsip moderatnya. Sejak didirikan, Muhammadiyah telah memainkan peran kunci dalam mencerahkan umat, mendirikan institusi pendidikan, kesehatan, dan sosial yang masih berdiri kokoh hingga hari ini. Pengaruh Muhammadiyah dalam melahirkan generasi intelektual dan menyelamatkan banyak nyawa melalui layanan kesehatannya tidak dapat diabaikan.
Melihat langkah Muhammadiyah dari perspektif yang lebih luas ini, penerimaan IUP sebenarnya merupakan kelanjutan dari komitmen Muhammadiyah untuk berkontribusi kepada bangsa dengan cara yang relevan dan kontekstual dengan perkembangan zaman. Memahami penerimaan ini melalui kacamata sempit hanya akan menimbulkan persepsi negatif bahwa Muhammadiyah telah tersulap oleh jiwa materialisme, jiwa individualisme, dan pragmatisme. Namun, jika kita menggunakan pandangan yang lebih luas dan terbuka, kita akan melihat bahwa Muhammadiyah tetap setia pada nilai-nilai awal yang diusungnya.
Langkah menerima IUP ini, sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2024, menunjukkan bahwa Muhammadiyah tetap berkomitmen pada prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan mematuhi regulasi yang ada, Muhammadiyah dapat memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Sejarah Muhammadiyah telah menunjukkan bahwa organisasi ini selalu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai intinya. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah untuk tetap relevan dan berkontribusi secara nyata dalam konteks moderen, sambil tetap menjaga integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam yang moderat.