 |
| Foto Masa Aksi IMM Dompu |
Dompu - Puluhan mahasiswa dari cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dompu melakukan demonstrasi di kantor DPRD dan Pemda Dompu. Massa aksi IMM tidak hanya mengkritik pemerintah, tetapi juga menyampaikan berbagai tuntutan dan aspirasi. Senin (22/5/2023),
Perwakilan massa aksi IMM cabang Dompu menyatakan bahwa perjalanan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari pelaksanaan program kerja sesuai janji politik yang digaungkan kepada masyarakat. Dalam demokrasi, pemimpin pemerintahan adalah pengabdi.
Melalui selebaran pernyataan sikap IMM yang dibagikan kepada pengguna jalan dan orang lain, dia mengatakan, "Dia (pemimpin) harus melayani masyarakat dengan baik, utamanya menjalankan janji-janji politik yang tertuang dalam program kerja."
Ia menyatakan bahwa AKJ-SYAH dengan program unggulan Jara Pasaka terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Dompu dua tahun sebelumnya. Hal ini membuat masyarakat ingin memilihnya. Namun, perjalanan kepemimpinan selama lima semester tidak memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kehadiran Jara Pasaka hanyalah percakapan dan menunjukkan kegagalan AKJ-SYAH Pemerintah Dompu, yang tidak sesuai dengan semboyan Nggahi Rawi Pahu.
Dia menyatakan bahwa, sebagai bukti kegagalan, program Jara Pasaka tidak dilaksanakan secara efektif. Misalnya, janji pengembangan komoditas jagung, porang, padi, sapi, dan ikan tidak dilaksanakan dengan baik. Khususnya, petani menghadapi masalah dengan padi karena harganya berubah-ubah. Begitu juga Porang, yang sampai saat ini tidak memenuhi ekspektasi.
Data yang kami peroleh menunjukkan bahwa pemerintah Dompu melakukan uji coba tanaman porang dengan anggaran setidaknya Rp 1 Miliar, tetapi tidak jelas apakah uji coba itu akan berlanjut. Karena program Porang harus melakukan analisis kesesuaian dan luas lahan, serta analisis SWOT, dari awal, anggaran dihabiskan. Selain itu, dia menyatakan bahwa kemungkinan kegagalan program akan meningkat karena kurangnya kekuatan riset ilmiah.
Dia menambahkan bahwa petani sering mengeluh tentang ketersediaan dan harga obat yang mahal dan tidak mudah diakses. Akibat tindakan para mafia pupuk, distribusi pupuk masih tersendat, atau kekurangan. Berbicara tentang agribisnis desa, rencana untuk membangun tiga pengering padi (Mbawi, Woja, dan Kilo) untuk produksi beras lokal tidak berjalan dengan baik dan hanya membuang anggaran sebesar Rp 1 M lebih.
Sampai saat ini, produk beras lokal hanya menghabiskan uang dan tidak beredar secara luas di pasar lokal. "Salah satunya pengering padi yang dimaksudkan untuk mendukung misi lumbung pangan di Desa Mbawi tidak beroperasi sebagaimana mestinya," katanya.
Dia menyatakan bahwa program 1000 UMKM untuk mendukung perekonomian rakyat belum dilaksanakan. Mereka berpendapat bahwa pemerintah harus membuat perencanaan berbasis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), suatu area terintegrasi yang memberikan dukungan pasar bagi usaha kecil dan menengah (UMKM).
Misalnya, mengembangkan sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak pelanggan. Acara yang direncanakan dengan partisipasi langsung dari Sandiaga Uno (Menparekraf) gagal karena pemerintah tidak memiliki kepercayaan dari pemerintah pusat. "AKJ-SYAH gagal untuk mengembangkan Dompu." ungkap korlap M. Agusfian.
Ia mengulangi bahwa program sanitasi air bersih adalah program yang buruk dan bahkan tidak beroperasi. Banyak desa masih kesulitan mendapatkan air bersih.
Selain itu, topik "satu desa satu ambulans" hanyalah janji manis pemerintah. Program pemerintahan elektronik, anggaran elektronik, dan kinerja elektronik masih merupakan angan-angan. Selain membangun situs web seperti itu, situs web pemerintah daerah baru-baru ini diperbarui karena hanya ada satu orang programmer di Dinas Kominfo yang baru bekerja beberapa bulan dan tidak memiliki kontrak yang jelas. Tambahnya.
Sebagai wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam, termasuk tambang dan mineral, yang ingin dikelola Program pendidikan vokasi harus dilaksanakan. Namun, sayangnya, hal itu belum juga terjadi.
Begitu juga, ada pertanyaan apakah aset akan diberikan kepada Dinas Sosial yang mengambil bagian dari BLK karena pembangunan gedung sanggilo yang diawasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Sebenarnya, ada banyak pelatihan yang mendukung kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Dia menegaskan bahwa fakta bahwa tingkat kemiskinan tetap 12,6 persen merupakan indikator penting bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup kepada masyarakat.
IMM mengungkapkan bahwa mereka mengantongi data atas adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp. 72 Miliar pada tahun 2021, yang dibagi ke semua Dinas di Dompu. Sehingga mereka minta untuk klarifikasi atas dugaan temuan tersebut. "Sudahkah pemerintah mengembalikan di tengah kesusahan rakyat Pemda bermain-main dengan anggaran?"
Tuntutan IMM Dompu
IMM cabang Dompu meminta program dilaksanakan segera seperti yang dijanjikan kepada masyarakat. Kembalikan kerugian negara sebesar 72 miliar rupiah. Kalkulasikan biaya kebutuhan pertanian dari hulu ke hilir. Menjamin bahwa pupuk tersedia untuk semua petani. Berikan air bersih kepada desa-desa yang membutuhkan.
Berikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. PT. STM memberikan modal pendidikan vokasi, yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintahan yang terintegrasi dengan pemerintahan pintar Berikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang ingin membangun usaha kecil dan menengah (UMKM). Khususkan wilayah Satonda untuk pertumbuhan ekonomi.
IMM juga meminta agar menghentikan praktik KKN di tingkat pemerintah dan segera perbaiki program-program yang membuang anggaran (mangkrak).
Tags
Berita